Prabowo, Demokrasi dan Serangan Pra Pilpres 2019

Prabowo

Kasamago.com – –

Tahun 2018, publik menyebutnya sebagai Tahun Olahraga (Asian Games dan Piala Dunia) ,Tahun Politik (Pilkada Serentak) dan Tahun Pemanasan (Pilpres 2019).

Tak hanya persiapan venue olahraga di Kota Jakarta dan Palembang, Mesin mesin Partai Politik peserta Pilkada pun mulai dipanasi, ada yang pelan ada yang meraung.

Di awal tahun, tanpa komando kegaduhan belingsut kesana kemari, dari kasus foto mesum calon WaGub hingga Mahar Politik yang di curhatkan oleh La Nyalla Mattaliti.

Mahar Politik

Dana Politik dalam pencalonan suatu calon Pemimpin Daerah adalah keniscayaan, hal yang biasa dan sudah menjadi rahasia umum !!!.

Apa yang dikoarkan oleh La Nyalla, dan yang menimpa Partai Gerindra terkait tuduhan pemalakan uang 40 Milyar adalah hal kecil. Untuk sekelas Pilkada Gubernur di Jawa, konon untuk biaya kampanye, operasional dan saksi, dana nya bisa tembus 300 milyar.

Kasus ini jadi heboh jika ada indikasi kuat digoreng demi tujuan politik, apalagi kalau bukan menjatuhkan elektabilitas Prabowo 2019. Siapapun yang mengganjal jalan penguasa, sekali ada celah hal negatif, biasanya di bully ramai ramai.

Inilah imbas dari praktek Demokrasi langsung yang kian tak terkontrol. Kandidat impian sulit menjadi berlaga karena tidak ada kekuataan materi, partai, dll.

Serangan Pra Pilpres 2019

Pilkada serentak 2018 adalah batu loncatan bagi Pilpres 2019, begitu penting dan menentukan sehingga terbentuk polarisasi, rivalitas antar dua kubu pro dan kontra untuk menjadi pemenang.

Selain Jokowi dan Prabowo, belum ada lagi calon kuat yang mampu berjibaku di kursi Presiden. Itulah mengapa, jika ada gejolak diantara barisan kekuatan kedua kubu ini, itu merupakan bentuk pertempuran pra Pilpres 2019.

Disisi lain ada desas desus atas hilangnya 72 juta eKTP yang dimungkinkan dapat disalahgunakan untuk memanipulasi suara saat Pilpres 2019. Tak ada tindakan lebih lanjut atas desas desus ini, semoga cuma HOAX saja.

Last, sistem perpolitikan yang dianut negara ini sejak reformasi sangat membutuhkan cost yang luar biasa gila. Inilah yang dimanfaatkan konglomerat, mafia hingga kaki tangan Asing – Aseng untuk mengendalikan kebijakan negara dengan kekuatan materi nya. Republik berubah menjadi Negara Oligarkis dan Korporatokrasi.

Jalan keluar terbaik adalah kembali pada UUD 45 asli dan sila ke 4 Pancasila, sayang nya siapapun yang berkeinginan untuk itu dianggap melawan hukum dan Makar !!. Dunia semakin terbalik ketika kebenaran jauh dari tampuk kekuasaan.

Comments

comments

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *