Rasionalisasi PNS dan Gagalnya Reformasi Birokrasi

PNS
Pic by Tomogoblog.com

Kasamago.com – – Akhir Mei atau Awal Juni 2016 lalu, kabar nasional di hebohkan dengan berita fantastis tentang Rencana Pemerintah mengurangi Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Program Rasionalisasi PNS ini berimbas atas jumlah pengurangan yang mencapai angka 1 Juta PNS, hasil perhitungan sementara dari Men PANRB.

Pengurangan bukan Pemecatan

Tak ayal, berita pun menjadi santapan hangat masyarakat, terutama para PNS nya sendiri yang sepertinya tetap bersikap biasa saja menyikapi wacana Rasionalisasi PNS di media massa. Berbagai kecaman pun datang dari para Politikus Senayan, jika benar dilakukan pengurangan secara gegabah, imbasnya begitu besar. Pengangguran, terganggunya kesejahteraan kehidupan rumah tangga dan dianggap malah menyakiti rakyat (PNS).

Setelah menuai Kontroversi, Pemerintah lantas memberikan klarifikasi bahwa tidak ada istilah PHK ditubuh aparatur pegawai negeri yang ada adalah di Pensiunkan. Jadi pengurangan PNS ini merupakan bentuk pensiun para pegawai setiap tahun nya.

Pembatasan PNS

Hingga kini, sejak pembukaan penerimaaan Pegawai Negeri di Tahun 2014 Pemerintah kemudian memberlakukan Moratorium Pegawai, dan masih berlaku sampai sekarang. Besarnya beban anggaran negara yang sebagian besar justru tersedot untuk membiayai gaji pegawai bukan untuk pelayanan publik adalah sebagian dari faktor utama Pemerintah mengkampanyekan Moratorium. Memang PNS di negeri ini sangat aneh, lucu bin Ironis.

Dalam Tugas sehari hari, sepertinya Setiap Pemerintah, Instansi atau lembaga masih kekurangan tenaga kerja tetapi aneh nya anggaran belanja pegawai justru berlebihan. Masih kurang pegawai, tetapi kelebihan anggaran pegawai.. ,Sungguh suatu pertanyaaan yang amat sukar dijawab ala E=MC2 Einstein, lebih mirip suatu Pantun atau puisi ketimbang pertanyaan.

Rasionalisasi atau Dalih atas gagalnya Reformasi Birokrasi ?

Mengubah suatu budaya atau kebiasaan yang telah mengakar kuat jauh ke jantung bumi bukanlah pekerjaan yang luar biasa tidak mudah. Sebagainya mana mencabut akar, tentu memerlukan effort super maksimal, siap menghadapi rintangan kuat dan memerlukan waktu yang tidak sedikit.

Menurut Charles Duhigg dalam bukunya The Habit, merubah kebiasaan buruk menjadi baik diperlukan suatu suntikan baru dalam siklus kebiasaannya. Suntikan baru atau suatu perubahan baru ini diharapkan akan menumpangi kebiasaan lama kemudian membaur dan mempengaruhi kebiasaan lama dengan suntikan baru yang diharapkan mampu mengubah kebiaaan buruk dengan kebiasaan baru yang lebih baik.

Sudahkan Pemerintah memberikan suntikan baru bagi reformasi Birokrasi? Niat sudah, Program sudah, eksekusi yang bantet di jalan dan budaya lama Birokrasi masih tetap berlangsung tanpa perubahaan apapun. Campur Tangan Politik, Kontrol lemah, Sanksi Tumpul dan rendahnya Apresiasi. Di dalam sana, banyak mungkin Pegawai yang hebat dan profesional, namun iklim lingkungannya ternyata tak mendukung Ide, Inovasi, Kreasi dan kinerjanya.

Walhasil, jebakan Zona nyaman senantiasa mengintai Pegawai. Kerja Biasa tanpa suatu gebrakan baru. Hidup pun hanya sekedar Absen, dan mengikuti arus yang ada.

Selain itu, beberapa dampak belum berhasilnya Reformasi Birokrasi adalah Tidak tertatanya penambahan pegawai didaerah, dampak moratorium memaksa Daerah menambah pegawai dengan jalan Outsourcing, dimana menjadi rahasia umum Kesejahteraan dan beban kerja yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap Tenaga Kerja Outsourcing sangat tidak seimbang.

Disektor keuangan daerah pun masih banyak yang mengandalkan pondasi keuangan dari Pusat, Otonomi di sektor Keuangan belum sepenuhnya berhasil. Potensi sumber-sumber keuangan daerah belum tergali maksimal, menandakan mandegnya upaya Inovasi untuk menggali pendapatan daerah dari kreasi lokal.

Sistem Meritokrasi untuk memilih Pejabat Pemerintah yang ideal juga terasa belum berjalan baik, situasi yang masih tertutup dan pengaruh konstelasi politik lokal/nasional adalah segelintir tantangan yang ada. Jika seluruh persoalaan Birokrasi ini tetap tiada perubahan berarti, tantangan zaman lah yang siap mencengkram nya.

Zaman bergerak begitu cepat, dinamis, jika tidak mampu menyeimbanginya maka alarm berbahaya akan terus bergema sepanjang waktu.

Jika Rasionalisasi PNS tetap di jalankan sesuai renacana Men PANRB pada 2017 – 2019, diharapkan membuka gerbang  terciptanya suatu reformasi Birokrasi yang diharapkan semua pihak. PNS yang handal, Beban anggaran yang terjaga, Pembangunan maju, Kepuasaan masyrakat, dan bentuk pengharapan mulia lainnya.

Aparatur Negara Hebat, Roda Pemerintahan maju, Rakyat Bahagia, Negeri Tentram Loh Jinawi. []

Pic by Tomogoblog.com

Comments

comments

2 Comments

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *