Pentingnya HRD untuk Memahami Indonesia Labor Law

Labor Law
Labor Law – Pic by dslalawfirm.com

Kasamago.com – – UU ketenagakerjaan atau Indonesia Labor Law mengatur hubungan antara buruh / tenaga kerja / karyawan dengan pelaku usaha. Hubungan ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian antara karyawan dan pelaku usaha dengan menjelaskan hak-hak dan kewajiban apa saja yang diperoleh oleh masing-masing pihak. Karena HRD adalah pihak yang menengahi perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan, maka HRD wajib memahami sepenuhnya apa isi dari Indonesia Labor Law.

Indonesia Labor Law dan HRD

Indonesia Labor Law atau dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau UU Ketenagakerjaan membawa peran penting dalam dunia kerja di Indonesia. UU Ketenagakerjaan dibuat dengan tujuan, yaitu:

  1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja kerja optimal dan manusiawi;
  2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
  3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
  4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Dalam membuat suatu perjanjian kerja, wajib mengacu terhadap UU Ketenagakerjaan. Suatu perjanjian kerja misalnya dalam suatu perusahaan, pada umumnya dibuat oleh bagian HRD atau Human Resource Department. HRD memiliki tugas untuk menangani bagian SDM di perusahaan, seperti melakukan rekrutmen karyawan (termasuk membuat perjanjian kerja), penilaian kinerja karyawan, penentuan gaji, hingga pemecatan karyawan. Dalam melakukan tugas-tugasnya tersebut, HRD disarankan membuat acuan tugas berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan antara karyawan dengan perusahaan.

Perselisihan yang sering timbul antara karyawan dan perusahaan adalah masalah pesangon karyawan yang tidak turun-turun pada saat karyawan tersebut terkena pemutusan hubungan kerja. Padahal di dalam UU Ketenagakerjaan, karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja memiliki hak untuk mendapatkan pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Selain itu, guna HRD wajib memahami UU Ketenagakerjaan adalah agar dapat mensosialisasikan kepada tiap-tiap karyawan di perusahaan mengenai hal-hal apa saja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan terkait hak dan kewajiban karyawan pada saat bekerja.

Menggunakan Law Firm sebagai Konsultan Hukum Ketenagakerjaan

Dalam menafsirkan UU Ketenagakerjaan, menggunakan jasa Law Firm akan sangat membantu. Law Firm yang memiliki pengacara ahli dalam penanganan hukum tentunya sudah paham dalam analisis undang-undang, seperti UU Ketenagakerjaan. Di Indonesia, terutama di Jakarta terdapat salah satu konsultan hukum terbaik, yaitu DSLA Law Firm.

Menggunakan Konsultan Hukum seperti DSLA Law Firm akan membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan hukum terhadap aspek SDM dalam perusahaan. DSLA Law Firm sendiri sudah berpengalaman dalam memberikan jasa untuk menyediakan saran yang tepat dan efektif mengenai aturan-aturan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan kepada perusahaan-perusahaan lokal dan asing.

DSLA Law Firm berpengalaman menangani hal-hal dalam UU Ketenagakerjaan atau Indonesian Labor Law seperti penyelesaian sengketa baik mediasi dan litigasi, perizinan atas pekerja, pembuatan peraturan perusahaan, membuat kontrak kerja, dan membuat SOP dalam bisnis yang dijalankan oleh badan usaha.

Jadi, menggunakan Law Firm sebagai konsultan hukum untuk menangani hal-hal ketenagakerjaan dalam perusahaan adalah hal yang tepat, terlebih lagi konsultan hukum yang digunakan adalah DSLA Law Firm.

Comments

comments

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *