Tragedi Brigadir J, Momentum Reformasi Kepolisian

atasan

Kasamago. Com — Awal Agustus 2022, Publik nasional di kejutkan dengan peristiwa berdarah di rumah dinas Jenderal Polisi Berbintang Dua. Salah seorang Ajudan nya , Brigadir J tewas secara mengenaskan.

Berbagai Upaya Narasi diciptakan guna menutupi fakta kejadian yang sesungguhnya nya, dengan Pengaruh nya, Sang Jendral dengan leluasa mewujudkan itu semua.

Namun tidak semua Publik Bodoh dan Narasi Jendral tersebut Cerdas.. Jutaan keanehan dan ketidakmasukakalan merebak di mana mana. Publik makin tidak percaya, menuntut adanya Investigasi yang dilakukan secara Jujur Faktual.

Lalu hadirlah Pengacara Brigadir J dan Akun Anonim Opposite 6890 yang menghancurkan setiap narasi dan alibi kelompok Sang Jendral.

Publik nasional terkejut namun seperti sebuah membuka rahasia umum, bisnis gelap, perselingkuhan, ternyata marak dilakukan “oknum” Kepolisian secara massif.

Hancurnya Marwah Kepolisian

Apa jadi nya jika Penegak Hukum justru melanggar Hukum? , Siapa yang Mengadili Polisi jika Polisi melakukan Kejahatan? Lebih menggebrak lagi, Jenderal berdarah tersebut justru garda utama dalam penegakan Kode Etik Internal Kepolisian yang seharusnya jadi Pivot keteladanan. Ironis!

Seakan Jatuh ke kubangan lumpur, citra Kepolisian yang dibangun menjulang seketika runtuh dalam sekejap. Bak Kepolisian Kota Gotham yang mendadak nyata ke dunia.

Beberapa Suara menggema, Saat nya Reformasi Total Kepolisian. Hentikan sistem Kepolisian yang di bawah langsung Presiden ini, dimana mungkin menjadi satu satu nya Lembaga Kepolisian yang dibawah Presiden bahkan lebih tinggi dari Militer, dimana Militer masih dibawah Koordinasi Kementrian Pertahanan.

Sistem ini harus di rubah, mengembalikan lagi Kepolisian dibawah Departemen atau Kementrian, sehingga kekuasaan kewenangan tidak terlalu besar dan mudah di manfaatkan pihak lain.

Kembali diBawah Kementrian

Merubah sistem Kepolisian yang sudah berjalan lama bukanlah hal yang mudah, perlu waktu , tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Selain membenahi mental dan moral petugas kepolisian, Perubahan Sistem Kepolisian tetap wajib di jalan kan bertahap namun pasti.

Kepolisian Jepang dapat menjadi Contoh, dimana Kepolisian Jepang berdiri divasah Komisi Keamanan Publik, diawasi langsung oleh Pengadilan dan pihak Independen.

Kepolisian Jepang hadir di setiap Perfekfur atau Provinsi, dimana ada Badan Kepolisian Nasional yang bertugas sebagai Koordinator antar Perfektur.

Jika diterapkan di Indonesia, Kepolisian dibawah Kementrian Keamanan atau Dalam Negeri, level Kepolisian hanya sampai jenjang Provinsi ( Polda) atau Kabupaten Kota ( Polres) , untuk penanganan kejahatan lintas Wilayah, ada Badan Kepolisian Pusat yang mengayomi.

Agar tidak terlalu Superior, Pengadilan dan Pihak Independen termasuk Pers berhak mengawasi sepak terjang Kepolisian.

Jika memang ada Reformasi sistem seperti ini, tentu akan menimbulkan gejolak dan gesekan perlawanan dari pihak yang selama ini nyaman dan berjaya dari sistem yang tengah berjalan. Akan tetapi demi terwujudnya perubahan menuju ke arah kebaikan bersama, segala tantangan itu adalah bagian dari Perubahan itu sendiri.

So, dengan Beban tantangan yang ada, dibutuhkan Presiden yang berani serta Parlemen yang mendukung penuh. Mampukah kita mewujudkan nya??

 

Comments

comments

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *